JABARNEWS | BANJAR – RSUD Banjar belum menerima klaim pembayaran dari BPJS Kesehatan Cabang Kota Banjar selama 4 bulan.
Akibatnya, RSUD Banjar terancam bangkrut, lantaran tidak adanya biaya operasional untuk pelayanan serta pembelian obat.
Wakil Direktur RSUD Kota Banjar, Redi, mengatakan, dalam satu bulan, klaim yang harus dibayar oleh pihak BPJS sebesar Rp 7 miliar. Sehingga, jumlah total selama 4 bulan mencapai Rp 28 miliar.
“Selain klaim utama pembayaran, BPJS pun harus membayar denda sebesar 1 persen per tiap bulan keterlambatan pembayaran,” kata Redi, dikutip harapanrakyat.com, Jumat (14/9/2018).
Dikatakannya, pihak RSUD Banjar menginginkan adanya perputaran yang sehat dalam keuangan, hal itu untuk membiayai kebutuhan operasional.
“Klaim yang menggantung tersebut akan berdampak terhadap pelayanan rumah sakit bila tidak segera diselesaikan,” ujarnya.
Redi menambahkan, meski BPJS Kesehatan belum bayar klaim mencapai puluhan miliar, pihak RSUD Banjar dengan para dokter masih berkomitmen dan tetap memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
“Kami memanfaatkan ‘dana cadangan’ untuk membiayai layanan RSUD,” imbuhnya.
Sementara itu, menyusul terjadinya peristiwa itu, Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, beserta Plt. Direktur Utama RSUD Banjar, Kepala Dinas Sosial, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar, mendatangi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Banjar, Rabu (12/09/2018).
Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih, mengatakan, kedatangannya ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Banjar hanya rapat koordinasi biasa.
Menurut Ade, masalah tersebut sudah selesai. “Ini hanya rapat koordinasi biasa, dan ini sudah selesai,” ujarnya. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
