Soal Sekolah Tatap Muka, Ini kata Nadiem Makarim dan Doni Monardo

JABARNEWS | JAKARTA – Pemerintah akhirnya membolehkan sekolah tatap muka di daerah zona kuning penyebaran virus corona. Sebelumnya, sekolah di zona hijau saja yang dapat melakukan pembelajaran tatap muka.

Mendikbud RI Nadiem Makarim mengatakan, keputusan terkait sekolah tatap muka itu akan dituangkan dalam revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

“Kami akan merevisi SKB untuk memperbolehkan, bukan memaksakan, pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” kata Nadiem, dalam konferensi pers secara daring, Jumat (7/8/2020).

Dia menekankan, sekolah tatap muka bukanlah suatu kewajiban. Pilihan dibuka atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua siswa.

Baca Juga:  Kemenag Buka Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Buruan Cek Syaratnya Disini!

Nadiem mengatakan, pembukaan sekolah itu berlaku untuk jenjang SMA/SMK, SMP dan SD. Sementara bagi PAUD hanya bisa dilakukan dua bulan setelah kebijakan sekolah tatap muka diimplementasikan.

“Jadi kami menunda PAUD karena protokol kesehatan di PAUD lebih sulit,” kata Nadiem.

Adapun untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona kuning dan hijau, pembukaannya dilakukan secara bertahap.

Bagi asrama yang jumlah peserta didiknya kurang dari 100 orang, pada bulan pertama maksimal boleh diisi 50 persen. Pada bulan kedua baru dibolehkan masuk 100 persen.

Baca Juga:  Kabar Gembira untuk Honorer Tenaga Pendidikan Soal Alokasi Formasi CPNS dan PPPK 2024

Sementara itu, zonasi daerah dikategorikan berdasarkan tingkat risiko. Zona merah berisiko tinggi, zona oranye berisiko sedang, zona kuning berisiko rendah dan zona hijau tidak terdampak.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan, terdapat 163 kabupaten/kota yang berada di zona kuning yang bisa memulai aktivitas sekolah tatap muka.

“Kalau lihat peta per tanggal 2 Agustus, maka ada 163 zona kuning yang kiranya nanti ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka,” kata Doni, yang juga Kepala BNPB.

Baca Juga:  Setelah Nakes, Pedagang Pasar Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Menurut dia, pembukaan sekolah tatap muka terlebih dahulu harus disimulasikan. Hal itu untuk memastikan warga sekolah aman dari penularan Covid-19.

Selain itu, daerah juga perlu memperhatikan kebutuhan alat pendukung untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

“Termasuk sosialisasi penggunaan masker, jaga jarak, tersedianya alat hand sanitizer, cuci tangan, tersedia sabun dan seluruh alat pendukung lainnya,” ujarnya. (Red)