JABARNEWS | JAKARTA – Pemerintah tengah melakukan berbagai macam kebijakan di lingkungan Pondok Pesantren untuk bisa menopang perkembangan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 sekarang ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, pendidikan Islam juga sangat nyata pada masa pandemi Covid-19 untuk bisa mempertahankan aktivitas ekonomi.
Maka dari itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan segera meberikan kebijakan insentif untuk guru dan ustadz di lembaga pendidikan Islam melalui skema antuan sosial, dan bantuan langsung tunai (BLT).
“Bantuan pemerintah dari sisi kesehatan juga dalam bentuk pengadaan dan pemberian rapid test, swab test yang dilakukan oleh pemerintah bagi para santri yang menunjukan gejala indikasi covid di lingkungan pesantren,” kata Sri Mulyani dalam video virtual seperti dilansir dari Okezone, Rabu (21/10/2020).
Sebanyak 21.173 lembaga pesantren, 62.153 lembaga madrasah dan 112.008 lembaga pendidikan alquran, kata Sri Mulyani, akan mendapatkan bantuan operasi pendidikan dari program pemulihan ekonomi nasional dengan besaran Rp2,3 triliun.
“Dalam program pemulihan ekonomi nasional dialokasikan bantuan operasi pendidikan untuk lembaga pesantren dan madrasah serta LPA sebesar Rp2,3 triliun,” kata Sri Mulyani.
Dia menambahkan, pemerintah juga akan membangun ekonomi berbasis syariah melalui pengembangan instrumen keuangan negara yang berbasis syariah.
“Sejak 2008 kita sudah mengembangkan surat berharga syariah negara, sekarang jumlahnya sudah mencapai Rp1.500 triliun , Kementerian Keuangan juga mengeluarkan proyek desukuk, lebih dari 3.000 proyek infrastruktur menggunakan sukuk yang berbasis proyek dengan nilai mencapai Rp118 triliun,” tandasnya. (Red)