JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun ini gagal merealisasikan rencana pembangunan dan peningkatan jalan yang bersumber dari anggaran kabupaten.
Kebijakan refocusing anggaran di Dinas PUPR menjadi penyebab kegagalan pembangunan jalan tersebut. Refocusing anggaran mengakibatkan anggaran di Dinas PUPR terpangkas, karena dialihkan untuk penanganan Covid-19.
“Program penanganan jalan tahun ini dari APBD kabupaten semua di-cancel. Yang masih tersisa adalah program yang bersumber dari bantuan gubernur,” kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR KBB Aan Sofyan, Senin (19/10/2020).
Dia menjelaskan, program peningkatan jalan dari bantuan gubernur (bangub) yang terealisasi tahun ini menyasar kepada lima ruas jalan. Yakni ruas jalan Sersan Bajuri, Wangunsari-Dago; Cihideung-Ciwaruga, Cihanjung-Parongpong, serta Datarpuspa-Gununghalu.
Saat ini progresnya sedang berjalan dan rata-rata pengerjaan sudah di atas 50 persen. Pada akhir November atau paling lambat awal Desember semua pekerjaan peningkatan lima ruas jalan tersebut ditargetkan bisa selesai.
“Total anggaran untuk perbaikan lima ruas jalan itu dari provinsi senilai Rp15 miliar,” sebut Aan.
Pada tahun depan, terang dia, proyeksi usulan dan perencanaan mencapai Rp 50 miliar untuk semua kegiatan menyangkut jalan dan jembatan.
Anggaran itu di luar program pembangunan jalan kabupaten sepanjang 71 kilometer yang dananya bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) senilai Rp 285,5 miliar.
Meski begitu, belum tentu semua pengajuan anggaran disetujui di APBD kabupaten, karena akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Biasanya pengajuan perbaikan atau pembangunan jalan di lapangan selalu banyak.
Salah satunya ialah untuk jalan di Kompleks Permata, yang sudah diserahterimakan ke Pemkab Bandung Barat. Semula pengajuannya pada tahun ini, tapi akhirnya dicoret karena imbas dari Covid-19.
“Di kami ini (PUPR) banyak ajuan, baik perbaikan ataupun pembangunan jalan, tapi anggaran yang ada tidak terlalu besar. Jadinya ada skala prioritas penanganan, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya. (Yoy)
