JABARNEWS | SUBANG – Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dr. Maxi, menyampaikan berdasarkan rilis dari pusat Subang tercatat diperingkat terbesar ke 4 di Jabar kasus penderita HIV dan AIDS.
Maxi juga mengaku penyebaran virus yang merusak kekebalan tubuh itu mendapat perhatian serius dari pemkab Subang. Karena berdasarkan data Dinas Kesehatan bahwa kasus HIV AIDS terus meningkat setiap tahun. Hingga Juni 2018, tercatat ada 123 kasus yang berbeda. Dengan total orang dengan HIV AIDS (ODHA) sebanyak 1.766 orang.
“Fakta ini cukup memprihatinkan, mengingat mulai diketemukannya kasus penderita HIV AIDS di Subang tahun 1999 sampai dengan 2018 ini cenderung terus mengalami peningkatan yang signifika,” kata Maxi usai rapat koordinasi dan evaluasi anggota KPA Kabupaten Subang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Hotel Lotus Subang, Kamis (15/11/2018).
“Ini fenomena gunung es, dimana angka kasus terhadap HIV dan AIDS di Subang terus mengalami peningkatan,” ucap Maxi.
Menurut Maxi, penularan terjadi pada populasi masyarakat umum. Di tahun 2017 ditemukan sebanyak 300 kasus penderita HIV/AIDS.
Dengan banyaknya ditemukan kasus HIV AIDS tersebut, membuktikan bahwa KPA dan Dinkes Subang bekerja.
“Padahal kasus ditemukannya penderita HIV AIDS tersebut di tahun-tahun sebelumya hanya ditemukan antara 20 hingga 50 kasus penderita,” terangnya.
Maxi berharap, dalam hal ini perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS tersebut. Dimana selain semua stakeholder terkait berkomitmen dalam memerangi HIV AIDS juga didukung anggaran yang optimal dari Pemerintah Kabupaten Subang.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi HIV dan AIDS ini di Subang,” ajak Maxi.
Sekretaris KPA Subang, dr. H. Encep Sugiana, berharap Pemerintah Kabupaten Subang bisa mengoptimalkan pemberian anggaran kepada KPA Subang, dalam upaya memaksimalkan peran KPA.
“Karena komitmen kami melakukan upaya pencegahan dan memerangi HIV dan AIDS benar benar nyata, langkah kedepannya akan melakukan koordinasi program dengan SKPD dan Instansi lainnya termasuk screening bagi golongan masyarakat tertentu, “kata Encep. (Mar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
