JABARNEWS | SUMEDANG – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, saat ini jumlah lahan kritis di Jabar mencapai 911.000 hektare, 700.000 hektare diantaranya berada di luar kawasan hutan.
Dia menyebut, lahan kritis di luar kawasan hutan tersebut terdiri dari lahan perkebunan terlantar, lahan pertanian yang tidak produktif, dan lahan-lahan milik pribadi yang tidak memiliki penggunaan yang jelas.
“Sebenarnya jika diupayakan lahan tersebut bisa dikerjasamakan untuk menjadi kawasan hutan yang bisa memproduksi produk-produk hutan yang bernilai ekonomis,” kata Yunandar, usai Rapat Evaluasi dengan Dinas Kehutanan di Kantor UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Hutan (SPTH), Rabu (19/5/2021).
Dia menambahkan, saat ini pemanfaatan kawasan hutan sebagai motor perekonomian menunjukan tren yang positif. Hal ini pun didukung oleh jumlah luasan lahan hutan di Jabar yang semakin luas dari tahun ke tahun.
Bahkan menurut Yunandar, jumlah luasan hutan Jabar saat ini jauh lebih luas jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu.
“Pelaku usaha kehutanan juga terus bertambah, itu hal yang luar biasa disaat yang lain seperti petani berkurang sangat banyak. Ini menjadi hal yang menarik dan ada potensi ekonomi luar biasa di sana yang membuat orang tertarik,” ujarnya.
Untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut Yunandar berharap, Pemprov Jabar dapat membentuk sebuah pusat pelayanan yang terintegrasi yang memudahkan para pelaku usaha dapat mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.
“Kami menyarankan dari Komisi II, agar menjadi satu pelayanan yang terintergrasi, dan komprehensif dimana setiap pelaku ekonomi kehutanan datang ke sana memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya,” pungkasnya. (Red)
