JABARNEWS | BANDUNG – Pembubaran Balai Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah (BPBKD) ditanggapi Komisi V DPRD Jabar.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menyayangkan pembubaran oleh Kemendagri. Padahal, DPRD saat ini sedang mengupayakan penguatan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Yaitu dengan mengajukan hal inisiatif untuk merevisi Perda No. 14 Tahun 2014.
“Kami kaget dengan adanya keputusan pembubaran badan ini. Padahal, penguatannya sangat bermanfaat terutama dalam bidang pendidikan,” kata Yomanius, saat mendatangi Kantor Direktorat Kelembagaan Dirjen Otda Kemendagri, Jakarta, Kamis (29/3/18).
Menurutnya, penguatan dilakukan karena bahasa daerah di Jawa Barat sedang mengalami ancaman. Bahasa daerah mulai ditinggalkan penuturnya padahal bahasa merupakan kekayaan budaya yang harus dipertahankan.
Adanya BPBKD, kata Yomanius, merupakan bagian dari dinamika penguatan bahasa dan sastra daerah, terutama yang dilakukan dijalur pendidikan.
“Bahasa di Jabar sendiri sudah tereliminasi, sehingga harus dilestarikan melalui jalur pendidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasubdit Kelembagaan Dirjen Otda Kemendagri, Dodo mengatakan, persoalan pembubaran BPBKD tidak harus ditanyakan kepada Kemendagri, tetapi cukup dijelaskan oleh pihak Disdik Provinsi Jabar. Pasalnya, pihak Kemendagri sudah mengkaji bersama-sama Disdik Jabar sampai 5-6 kali berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang SOTK.
Kendati demikian, lanjut Dodo, saat ini Kemendagri juga sedang menyusun rancangan Permendagri untuk tujuan mengevaluasi OPD Pemda diseluruh Indonesia.
“Kemungkinan Permendagri itu akan rampung sekitar Bulan Juni tahun ini. Tidak menutup kemungkinan BPBKD bisa didirikan lagi hingga memang dianggap perlu dan dibutuhkan,” katanya. (Dan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
