JABARNEWS | BANDUNG – Demokrasi multipartai merupakan sistem perpolitikan yang dianut Indonesia. Maka berbagai partai politik turun berlaga dalam pemilihan umum, dan semua memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah maupun dalam koalisi.
Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, mengatakan, dengan iklim politik seperti itu, semua bergerak dinamis. Sehingga diperlukan stabilitas dan kondusivitas dalam setiap pergerakan politiknya.
’’Mari suarakan semangat damai dan semangat sejuk dalam Pileg dan Pilpres 2019,’’ kata Gubernur Jabar dalam acara Deklarasi Bersama dalam Rangka Mewujudkan Pileg dan Pilpres Damai 2019, di Aula Moelyono Mapolda Jabar Bandung, Rabu (12/09/2019).
Emil -sapaan akrabnya- menambahkan, semangat netralitas menjadi kebutuhan dasar dari penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Pada Pileg dan Pilpres 2019, tercatat ada 20 partai yang akan menjadi pilihan rakyat. ’’Maka semakin banyak partai semakin tinggi dinamika,’’ kata Emil.
Tugas KPU, kata Emil, melaksanakan sebaik- baiknya Pileg maupun Pilpres di 2019. Karena biaya politik yang dikeluarkan tidaklah sedikit. ’’Oleh karena itu, dengan biaya yang sangat mahal. Syarat nomor satunya adalah stabilitas dan kondusivitas,’’ katanya.
Emil pun menceritakan pengalamannya pada Pilgub 2018. Ia merasa betapa rasa aman itu hadir. Nyaman itu ada, sehingga Jabar layak jadi percontohan proses Pemilu yang luar biasa. ’’Ini karena Pimpinan Polda dan Kodam III/ SLW sinergis dan menjunjung tinggi netralitas sampai hari pencoblosan,” katanya.
Emil menuturkan, saat ini, sebuah pertikaian dapat dimulai dari gadget. Berbeda dengan zaman orde baru dulu, bukan pengerahan masa secara masif tapi dari disinformasi, atau berita bohong.
’’Berita bisa bohong, foto bisa diedit. Makanya saya menitipkan para pimpinan partai agar para pendukung jangan menyebar berita yang belum verified. Caranya mudah, ada nggak di media mainstream. Kalau ada news value, pasti dimuat kantor berita,’’ katanya.
Selain itu, berita bohong juga biasanya masuk ke aplikasi WhatsApp. Pihak terkait bisa memonitor disinformasi tersebut. ’’Termasuk peran ulama, untuk gencar ceramah yang melarang menyebarkan berita bohong,’’ katanya.
’’Pilihlah pemimpin karena punya solusi yang mantap. Kini zamannya Demokrasi gagasan, bukan kebencian,’’ sambung Emil.
Emil menyebut pihaknya, akan mendukung dari sisi anggaran untuk KPU, Bawaslu, juga untuk TNI/ Polri, dan institusi lainnya yang terkait dengan pesta demokrasi. Selain itu, pihaknya juga akan siap bertugas dari sisi koordinasi demi suksesnya Pileg dan Pilpres 2019.
’’Sampai suatu hari, saya melihat pesta demokrasi seperti pesta budaya, gembira supaya masyarakat tidak bosan,’’ harapnya.
Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, mengatakan, Pemilu 2019 di Jawa Barat diharapkan berjalan baik. Menurutnya, sepanjang pengalaman pada penyelenggaraan Pilgub 2018 merupakan penyelenggaraan pesta demokrasi yang nyaman.
’’Semua tahapannya nyaman, nyaman sekali. Tidak ada hal yang bikin pabaliut. Atas pengalaman yang sangat baik tersebut, menjadi modal bagi kita semua untuk jauh lebih memberikan prestasi yang lebih baik lagi,” kata Yayat.
Demokrasi tumbuh subur di Tanah Pasundan, lanjut Yayat. Indonesia layak dijadikan acuan bagi projek demorkasi sebagai contoh demokrasi damai bagi seluruh negara di dunia.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, dengan deklarasi yang digelar di “markasnya”, maka berbagai pihak siap menyukseskan Pemilu damai di 2019.
Deklarasi pun dibacakan bersama para unsur Forkopimda Jabar, ketua KPU, Kabinda, kepala MUI, para Pimpinan Ormas, Pimpinan Partai, FKUB, para tokoh masyarakat, dan para tokoh agama.
’’Kita mendukung segala upaya pemerintah dalam rangka menyukseskan Pileg dan Pilpres 2019 serta menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan NKRI,’’ tegas Kapolda. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
