JABARNEWS | SUMBER – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan empat kantor baru Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Samsat beserta empat layanan Samsat Jabar.
Keempat kantor baru Samsat yang diresmikan secara bersamaan tersebut yaitu Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, wilayah Kabupaten Bogor dan Samsat wilayah Kabupaten Karawang. Peresmian dilakukan secara terpusat di kantor Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, jalan Sunan Drajat No 11 Sumber Kabupaten Cirebon, Rabu (18/04/2018).
Sedangkan inovasi terbaru bagi kemudahan masyarakat Jabar dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan BBN yaitu Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat), Samping Katepel (Samsat Taping KTP Elektronik), SMS Info 8787 dan Loket Pembayaran Non tunai.
Gubernur Aher mengatakan, hadirnya kantor baru dan inovasi tersebut memiliki dua fungsi yaitu memudahkan layanan publik dan meningkatkan pendapatan. Dengan begitu Aher pun menargetkan PAD Jabar naik hingga 10% pertahun.
“10 persen itu kan besar, karena 10 persen dari Rp 14 Triliun (PAD) itu berarti Rp1 Triliun lebih naiknya pertahun itu prestasi besar dan dampaknya juga luar biasa. Sekarang kan APBD kita di angka Rp34 Triliun, 17 persen dari pendapatan daerah itu kan berasal dari PKB dan BBNKB,” kata Aher.
Aher juga mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan yaitu program bebas BBNKB kedua dan denda pajak.
“Insya Allah ke depan akan ada lagi program bebas BBNKB kedua dan bebas denda pajak, ini juga sebuah layanan atau kebijakan supaya masyarakat segera menyelesaikan administrasi dan kewajiban pajaknya,” katanya.
Saat ini kapasitas kemampuan keuangan Pemprov Jabar tergolong pada tingkat kemandirian cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari realisasi PAD selama tahun 2017 yang memberikan kontribusi sebesar 56,25% terhadap pendapatan daerah. Capaian tersebut tidak lepas dari peran aktifnya Bapenda Jabar sebagai pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
Di saat yang sama peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pun harus terus berjalan. Untuk itu, kata Aher, fasilitas atau sarana yang dimiliki Bapenda khususnya Samsat sebagai UPTD yang langsung bersinggungan dengan masyarakat harus mendukung. (rilis humas Pemprov Jabar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
