JABARNEWS | PURWAKARTA – Sekretaris Umum Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB Permata), Septio Ali Reza merasa kecewa saat aksi demonstrasi yang digelar, Kamis (6/12/2018) lalu, hanya dihadapkan dengan Satpol PP.
“Padahal saat itu, kami menginginkan untuk beraudensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, mereka tidak berada di tempat. Eh, kami malah dipertemukan dengan Satpol PP,” kata Septio, Sabtu (8/12/2018).
Tanpa bermaksud merendahkan Satpol PP, kata dia, pihaknya merasa dilecehkan. Pasalnya dalam hal ini, Satpol PP bukan penentu kebijakan. Makanya ia memilih untuk tidak berdialog dengan Satpol PP.
“Kami merasa dilecehkan dan tertipu dengan diperitemukanya, kami dengan kepala penjaga keamanan yg disebut Satpol PP itu. Karena kami menilai mereka (Satpol PP, red) tidak memiliki kapasitas dalam menentukan arah kebijakan,” kata dia.
Dengan ini, tambah Septio, pihaknya menilai buruknya keterbukaan dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat dan keluh kesahnya, dengan mengutus Satpol PP untuk menemui masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
“Itu sebenarnya menurunkan derajat dan kualitas bupati dimana Bupati tidak ada di Pemda sehinga mengutus orang yang tidak memiliki kapasitasnya dalam menentukan kebijakan merupakan kecrobohan dan kemunduran pemimpin hari ini,” kata Septio dengan nada kesal.
Ia menilai, pihaknya bukan merendahkan kapasitas beliau (Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, red) tapi itu realita yang terjadi. Biar rakyat yang menilai.
“Berhubung kita tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati, maka kami menyatakan sikap bersama yang di dalamnya berisi, mengutuk sikap tertutupnya komunikasi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terhadap mahasiswa. Secara terus menerus akan mengadakan aksi dengan masa yang lebih banyak dan yang terpenting mendukung penegak hukum untuk mengusut semua bentuk masalah dan pelanggaran di Pemda Purwakarta,” pungkasnya. (Gin)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
