JABARNEWS | BANDUNG – Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Dr H Abdul Muis mengatakan, 16 Program Prioritas Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“16 Program Prioritas Kapolri ini salah satu target capaiannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Muis, Sabtu (5/6/2021).
Menurutnya, 16 Program Prioritas Kapolri tersebut harus terus disosialisasikan kepada masyarakat secara lengkap. Dia melihat, selama ini informasi soal program tersebut, baik di media sosial maupun media massa, belum lengkap.
Jika ini terjadi, imbuh dia, dikhawatirkan akan timbul miskomunikasi di masyarakat. “Saya menilai 16 Program Prioritas Kapolri sangat bagus. Karena itu harus didukung dengan sosialisasi kepada masyarakat secara utuh,” ujarnya.
Muis mengungkapkan, salah satu program tersebut adalah Penataan Kelembagaan yaitu salah satu rencana aksinya adalah satu kecamatan satu polsek yang mulai direalisasikan Polri.
Langkah tersebut, lanjut dia, merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat. Dengan kehadiran polsek di tiap kecamatan, kata dia, masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses pelayanan.
“Dengan satu kecamatan satu polsek masyarakat akan lebih terlayani. Ini tentunya akan mendekatkan polisi dengan masyarakat,” ungkapnya.
Muis menilai, program satu kecamatan satu desa akan lebih baik bila dibarengi dengan satu Bhabinkamtibmas satu desa. Dia menyampaikan, peran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan dalam mewujudkan Polri yang Presisi.
“Peran Bhabinkamtibmas ini sangat efektif bila disinergikan dengan dua pilar lainnya, yaitu TNI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kamtibmas,” paparnya.
Polda Jabar merupakan salah satu wilayah yang mulai mewujudkan 16 Program Prioritas Kapolri. Menurut data yang dihimpun, ada sebanyak 477 polsek di wilayah hukum jajaran Polda Jabar Jumlah tersebut, terdiri dari 164 Polsek Urban, 234 Polsek Rural, 72 Polsek Prarural, dan 7 PolSubsektor.
Dari 477 polsek, 81 diantaranya tidak melakukan penyidikan perkara. Polsek yang tidak melakukan penyidikan dinilai kondisi kamtibmasnya relatif aman atau jaraknya dekat dengan Polres.
Muis mendukung kebijakan polsek tidak melakukan penyidikan dengan pertimbangan yang logis. Hanya saja yang perlu diantisipasi, imbuh dia, penumpukan perkara di tingkat Polres karena ada sebagian Polsek yang tak melakukan penyidikan (Polsek Harkamtibmas).
“Berikut Jumlah personel khususnya penyidik dan penyidik pembantu serta fasilitas Polres juga harus ditingkatkan,” tutupnya. (Red)
