JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Sub Divisi Kebijakan Ekonomi Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat Yayan Satyakti mengungkapkan, berdasarkan riset yang telah pihaknya lakukan tentang mudik, hasilnya menunjukkan bahwa larangan mudik tak akan berpengaruh ke mobilitas masyarakat.
“Saya membuat estimasi larangan mudik tak akan berpengaruh ke mobilitas di Jabar. Orang tetap mudik walaupun dilarang. Jadi ada atau tidak adanya larangan mudik Lebaran dari pemerintah warga tetap akan mudik,” kata Yayan saat Diskusi Larangan Mudik Lebaran 2021 yang pelaksanaannya oleh Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Kota Bandung, Kamis (8/4/2021).
Dia menyampaikan, Estimasi bahwa larangan mudik lebaran tak berpengaruh pada mobilitas warga, berdasarkan hasil penelitian koefisien penurunan mobilitasnya. Yakni hanya 13,6 persen dan mobilitas menurun, perbandingan dengan sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2020.
“Sehingga sisanya pada mudik. Pemerintah melarang biar nggak ‘ngabring teuing’ (berkerumun),” ungkapnya.
Menurut Yayan, penurunan mobilitas warga yang cukup signifikan terjadi pada awal pandemi Covid-19 di Maret 2020 yakni pada saat itu semua orang tak beraktivitas.
“Yang signifikansi pergerakan orang ke pandemik tinggi. Orang 100 persen nurut tidak beraktivitas tidak mau berkegiatan lainnya,” ucapnya.
Hal serupa, lanjut dia, juga terjadi saat pemberlakuan bekerja di rumah. Mobilitas warga turun drastis selama Bulan Suci Ramadhan tahun lalu, mencapai 70 persen.
Akan tetapi, ketika momentum mudik Lebaran 2020, pergerakan orang turun hanya 13 persen. “Ini artinya orang ingin mudik karena faktor social behavior,” tuturnya.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, lanjut Yayan, masyarakat yang mudik adalah orang berpendidikan, yang punya uang dan mobil, dengan kendaraan pribadi. “Sehingga yang mudik itu orang kelas menengah atas yang pakai mobil pribadi, mereka nularin di sana. Jadi bukan yang pakai umum,” paparnya.
Yayan menilai, saat ini mobilitas masyarakat masih rentan untuk meningkatkan penularan pandemi sehingga pemerintah harus memperketat aktivitas warga. “Ada sekitar delapan juta orang yang mungkin akan mudik. Saat ini, kebijakan pemerintah semakin mintul (tumpul) karena tak efektif lagi,” sebutnya.
Oleh karena itu, Yayan menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaharui dan monitoring pengendalian pandemi sambil memperhatikan aspek ekonominya.
“Kami mohon dengan segala hormat, semoga melalui diskusi ini mudah-mudahan suara kami didengar oleh pemerintah pusat. Kami berharap ditinjau ulang soal larangan mudik ini,” tutupnya. (Red)
