JABARNEWS | BANDUNG – Kemampuan kualitas kendaraan pengangkutan sampah dari Kota Bandung jadi perhatian, apabila untuk operasional mengangkut ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka. Hal itu mengingat, jarak dan medan ke lokasi yang terletak di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang didamping Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan juga memimpin rombongan anggota dewan didampingi oleh jajaran Komisi A yang diketuai oleh Rizal Khairul.
“Kita lihat eksisting saat ini sudah 50 persen. Mudah-mudahan ini bisa segera terus berproses, membantu permasalahan penyelesaian sampah khususnya di Kota Bandung,” ucap Yana, Senin (24/5/2021).
Dia menuturkan, walaupun pengangkutan ke TPA Sarimukti akan berakhir pada 2023 mendatang, namun peralihan ke TPPAS Regional Legok Nangka harus dipersiapkan sejak dini. Selain kerja sama yang sudah terjalin dengan Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandung ingin mengecek ke lapangan untuk menyiapkan kebutuhan peralihan pengangkutan.
Ternyata, sambung Yana, setelah melihat medan dan jarak yang ditempuh ke TPPAS Regional dari Kota Bandung memerlukan kendaraan dengan kondisi prima. Sedangkan kondisi kendaraan Pemkot Bandung saat ini kurang memungkinkan.
“Melihat medan truk sampah yang eksisting sekarang kita lihat tidak memungkinkan. Saat kemarin ada pertemuan dengan Pak Sekda Provinsi ada peluang untuk bantuan pengadaan truknya itu,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan. Menurutnya konsentrasi Kota Bandung untuk pengangkutan ke TPPAS Regional Legok Nangka tidak hanya persoalan tipping fee saja, namun juga masalah operasional.
“Kita harus siapkan sejak awal. Jangan sampai nanti 2023 ini selesai kita belum memiliki lahan. Alhamdulillah provinsi sudah menyediakan lahan ini, kita DPRD Kota Bandung khususnya Komisi A terus membahas dengan Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Pansus TPPAS Legok Nangka ini,” ucap Tedy.
Tedy juga mengakui, tipping fee yang diwacanakan saat ini masih terasa memberatkan, sekalipun mendapat bantuan subsidi dari provinsi sebesar 30 persen. Namun, mengingat biaya operasional yang perlu dukungan besar, diharapkan tipping fee tak lantas memberatkan.
“Kemarin kalau gunakan teknologi incinerator, Rp386.000 per ton, sehingga kita lakukan pembahasan. Kita terus mendorong agar bisa lebih murah karena kalau dihitung hitung kita harus menyiapkan, apalagi dengan kondisi jalan harus ada truk baru kalau dialokasikan bisa 300 miliaran,” tutupnya. (Red)
