JABARNEWS | SUBANG – Setelah menyampikan aspirasi melalui unjuk rasa damai di Gedung DPRD dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subang pada Selasa (22/5/2018) kemarin, ratusan warga desa Patimban, yang terhimpun dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ), berencana menggelar aksi serupa ke Gedung Ombudsman, Gedung DPR RI dan Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018) mendatang.
Arim Suhaerim, selaku koordinator aksi yang juga Ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTJB) mengaku, aksi unjuk rasa yang akan kami gelar ini sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan atas aksi-aksi unjukrasa sebelumnya.
“Aksi unjuk rasa yang kami lakukan beberapa kali namun belum ada jawaban yang bisa memuaskan dan
pasti untuk kami, sehingga kami terpaksa akan mengepung Istana Negara, dan Gedung DPR RI,” tegas
Arim, Jumat (25/5/2018).
Kata Arim, dalam aksinya kami para pemilik tanah yang tanah akan dijadikan proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban akan meminta kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk memberikan ganti rugi yang maksimal dan tak merugikan kami.
“Intinya, tuntutan kami ingin pemerintah memberi nilai harga ganti rugi tanah itu adil dan layak, termasuk ditempuh juga proses pembebasan sesuai aturan, yang transparan dan bermartabat sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur),” katanya.
Karena, apa yang terjadi dilapangan, sangat disayangkan sekali pihak BPN justru bertindak sebaliknya dengan memberikan nilai harga tanah terkesan dipaksakan tanpa memberi peluang untuk musyawarah harga dan musyawarah bentuk kerugian dengan pemilik lahan.
“Itu aturannya, kenapa tidak ditempuh? Padahal aturan ini sudah diatur oleh dalam undang-undang,” tegas Arim.
Kami menilai bahwa pemerintah kurang berpihak pada warga pemilik lahan yang terdampak langsung, justru malah yang ada intimidasi yang dirasakan oleh sebagian warga terdampak.
Arim berharap, dalam aksi damai di depan Istana Negara nanti bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo guna berdialog dan mencari solusi terbaik terkait ganti rugi lahan petani yang akan dijadikan Pembangunan pelabuhan Internasional Patimban
“Dengan bertemu Presiden Jokowi, kami yakin beliaulah yang dapat memutuskan kebijakan terkait harga tanah terdampak yang dapat mensejahterakan warganya” ungkapnya. (Mar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
