Nasional

Bamsoet Minta Pemerintah Cari Solusi Bagi Honorer K2

×

Bamsoet Minta Pemerintah Cari Solusi Bagi Honorer K2

Sebarkan artikel ini

JABARNEWS | JAKARTA – Aksi demo ribuan tenaga honorer kategori 2 di gedung DPR RI, Selasa (23/7/2018) ditanggapi serius oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Bahkan ia meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) segera mencari solusi bagi 425.243 orang yang tak terakomodasi dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Dikutip dari okezone.com, dari jumlah honorer K2 sebanyak 438.590 orang, hanya 13.347 honorer yang memenuhi syarat mengikuti tes CPNS.

Baca Juga:  Ini info Penting Bagi yang Belum Terima Kuota Data Kemendikbud

“Meminta KemenPAN-RB mencari solusi terhadap 425.243 tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga meminta KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengkaji kekurangan formasi PNS. Mengingat pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun.

Baca Juga:  Google Doodle Hari Ini: Mengenal Sosok Rasuna Said Sang Muslimah Pejuang Kemerdekaan dan Emansipasi Wanita

KemenPAN-RB, sambungnya, juga harus meminta formasi kebutuhan pegawai di kementerian/lembaga (K/L) untuk penempatan tenaga honorer K2. Sesuai kesepakatan politik antara Komisi I DPR, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI dalam rapat dengan KemenPAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Baca Juga:  Fadli Zon akan Revisi Catatan Sejarah Indonesia, Ada Apa?

Bamsoet menambahkan, KemenPAN-RB juga harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap honorer K2 secara ketat untuk mencegah terjadinya penggelembungan data saat akan mengangkat K2, selain itu persoalan anggaran juga harus diperhatikan. (Vie)

Jabarnews | Berita Jawa Barat

Tinggalkan Balasan