JABARNEWS| BANDUNG – Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana memastikan pelayanan publik tak akan terganggu kendati anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) sudah tak bisa dievaluasi alias ditolak provinsi Jawa Barat.
“Sebetulnya ditolak karena batas waktu yang lewat, bukan soal besaran dan lain-lain. Dan bukan cuma kota Bandung ada beberapa daerah juga,” ujar Yana kepada wartawan di Jl Merdeka, Senin (5/11/2018).
Sayangnya Yana tak hafal betul soal besaran APBD-P.
Yana pun mengakui akibat penolakan itu banyak hal terdampak, seperti BBM untuk armada dinas kebakaran, honor, dan sebagainya.
“Jalan keluarnya ya pergeseran anggaran mana yang bisa digeser skala prioritas. Harus ada yang berkorban demi pelayanan publik. Semangatnya pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tandas kang Yana sapaan akrabnya.
Lanjutnya, saat ini Pemkot akan melakukan efesiensi, efektivitas anggaran dengan skala prioritas, karena pemerintah dibatasi ruang anggaran. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
