JABARNEWS | KARIKATUR – Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh menghimbau media tanah air untuk dapat melakukan verifikasi. Menurut M. Nuh, dewan pers senantiasa terbuka kepada perusahaan pers yang belum memiliki legalitas untuk melakukan verifikasi. Atau mendaftar ke dewan pers dengan ketentuan harus memenuhi syarat, dan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya verifikasi, dewan pers dapat memberikan perlindungan dari sisi hukum dan bisnisnya.
Mantan Mendikbud di era Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan bahwa verifikasi faktual bukanlah monopoli. Melainkan sesuai amanah dewan pers yang diatur Undang-Undang nomor 40 tahun 1999.
Dewan pers berharap kepada pemerintah daerah, untuk lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Pihaknya akan mengajukan permohonan hukum atas keputusan pemerintah yang membelanjakan anggarannya (APBN/APBD) kepada media yang dinilai masih kurang sah. (Dod)
Jabar News | Berita Jawa Barat
