JABARNEWS │ DEPOK – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati, menjelaskan implementasi penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai akses berobat di Kota Depok. Kebijakan ini mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan persalinan di rumah sakit dan puskesmas poned.
Mary menyampaikan bahwa warga Kota Depok yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas poned, diwajibkan menyertakan KTP Kota Depok, kartu keluarga (KK), dan surat keterangan rawat. Proses pendaftaran dilakukan oleh rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan ke Dinkes.
“Untuk rawat jalan di rumah sakit, cukup menyertakan KTP, KK, dan surat rujukan dari puskesmas, kemudian didaftarkan oleh puskesmas ke Dinkes,” jelas Mary.
Sementara itu, persalinan di puskesmas poned memerlukan KTP dan KK, yang nantinya akan didaftarkan oleh puskesmas ke Dinkes.
Sebelumnya Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH), mengungkapkan bahwa kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari Universal Health Coverage (UHC) per 1 Desember 2023. “Sekarang di Depok berobat cukup pakai KTP, per 1 Desember 2023 Depok sudah UHC,” ucap IBH.
