JABARNEWS | BANDUNG – Dinamika internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat yang belum menemukan titik terang dinilai dapat mengganggu iklim usaha di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan menilai perlunya peran Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, sebagai penengah guna menyelesaikan permasalahan yang berlarut-larut ini.
Sejumlah perwakilan Kadin dari kota dan kabupaten, termasuk Anggota Luar Biasa (ALB), menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana Musyawarah Provinsi (Muprov) yang dijadwalkan digelar kembali oleh Dewan Pengurus Sementara (caretaker) Kadin Jawa Barat pada Senin, 3 Maret 2025, di Kota Bandung.
Mereka menegaskan bahwa Muprov serupa telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2024 di Bandung, yang menghasilkan Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Kadin Jawa Barat.
Penolakan terhadap Muprov Baru
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Jabar, Yayat S. Andie, menegaskan bahwa pihaknya menolak Muprov yang diinisiasi oleh caretaker.
