JABARNEWS | BANDUNG – Indonesian Politics and Research Consulting (IPRC) menyarankan Pemerintah Kota Bandung segera membentuk tim transisi untuk menengahi konflik pengelolaan yang terjadi di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo).
Direktur Riset IPRC Tedy Nurzaman mengatakan kehadiran negara, dalam hal ini Pemkot Bandung, sangat diperlukan agar persoalan yang menimpa Bandung Zoo tidak semakin berlarut-larut.
“Biarkan proses hukum tetap berjalan. Tapi peran Pemkot Bandung sangat diperlukan untuk memediasi konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung ini,” ujar Tedy dalam diskusi publik bertajuk Menjaga Satwa, Menata Tata Kelola: Refleksi dan Arah Baru Bandung Zoo di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, dampak penghentian operasional Bandung Zoo sejak penyegelan oleh pihak kepolisian pada Agustus lalu sangat luas. Meski garis polisi telah dibuka oleh Polda Jawa Barat, efek dari penutupan tersebut masih terasa, terutama pada kegiatan konservasi satwa.
“Dampaknya sangat banyak. Bukan hanya masyarakat yang tidak bisa berkunjung, tapi kegiatan konservasi juga terganggu dengan adanya penutupan ini,” katanya.
