Pemkab Bandung Barat Gelar Kompetisi Perangkat Daerah, 10 Inovasi Ini Bersaing Jadi yang Terbaik

Kegiatan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong agar seluruh perangkat daerah dapat melakukan inovasi program kerja. Untuk memacu inovasi dari setiap perangkat daerah, Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah pun digelar bertepatan dengan peringatan Hari Jadi KBB ke-15 pada 19 Juni mendatang.

Inovasi perangkat daerah itu untuk pertama kalinya dikompetisikan di Pemkab Bandung Barat. Di tingkat pusat, kompetisi serupa digelar melalui Inovation Government Award (IGA) dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Kompetisi perangkat daerah yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Plt Bupati Hengki Kurniawan.

Menurut dia, hal itu sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, dan menumbuhkan “One Agency One Innovation”. Selain itu, melalui inovasi perangkat daerah diharapkan dapat memecahkan setiap masalah terkait jalannya pemerintahan.

“Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perangkat daerah yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti kompetisi. Semoga bisa menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat,” katanya.

Kepala Bapelitbangda KBB Asep Wahyu menyebutkan, kompetisi inovasi perangkat daerah tersebut diikuti 25 badan/dinas. Total terdapat 40 inovasi yang dihasilkan seluruh perangkat daerah, namun 13 inovasi tidak menyertakan persyaratan sebagai kelengkapan penilaian.

Dewan juri dalam Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah itu terdiri atas Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, Dekan Teknik Mesin ITB Tatacipta Dirgantara dan Peneliti Madya BP2D Jabar Dewi Gartika.

Baca Juga:  Bank BJB Kolaborasi dengan Jalin Dorong Inklusi Keuangan Nasional Melalui Digitalisasi

Adapun dari hasil evaluasi dewan juri tersebut, ada 10 inovasi yang bersaing untuk ditetapkan sebagai yang terbaik. Berikut 10 inovasi perangkat daerah tersebut:

Dua inovasi dari Sekretariat Daerah (Setda), yakni Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Analisis Kelembagaan (SIMAK) dan Aplikasi e-SKM (Elektronik Survei Kepuasaan Masyarakat). Inovasi dari Dinas Pendidikan, yakni Majalah Dinding Elektronik (Manik).

Tiga inovasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) yakni Super Apps Smart (Sistem Monitoring ASN Realtime), Pengaduan Layanan Diskominfotik (Plastik), dan Aplikasi Super Apps KBB Berkah.

Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yakni Sidilan Masuk Sekolah. Inovasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yakni Si Kobra (Sistem Informasi Keolahragaan Bandung Barat).

Inovasi dari Dinas Perhubungan yakni Aplikasi Kir Kabupaten Bandung Barat (Akurat). Terakhir, inovasi dari Kecamatan Ngamprah yakni Gerai Berakhlak (UP2K/PKK, UMKM, UPPKA, PEKKA).

Berdasarkan dari hasil penilaian dewan juri, menurut Asep Wahyu, ada beberapa hasil inovasi perangkat daerah yang akan disertakan ke kompetisi tingkat provinsi maupun nasional.

“Insha Allah, ke depannya kita akan mengembangkan lagi kompetisi inovasi daerah ini tidak hanya untuk perangkat daerah saja. Sangat memungkinkan juga, akan ada kompetisi inovasi masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga:  Polisi Amankan Empat Pelaku Kasus Pencabulan di Padalarang, Segini Ancaman Hukumannya

JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mencanangkan ekonomi kuat pada 2030, sehingga penguatan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bandung Barat mutlak diperlukan.

Dengan alasan tersebut, maka persoalan stunting menjadi salah satu fokus penanganan yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat, sehingga KBB memiliki SDM yang sehat dan unggul, serta memiliki daya saing.

Saat ini, melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Pemkab Bandung Barat menargetkan ada sebanyak 116.880 anak yang menjadi sasaran imunisasi di 2.323 Posyandu yang tersebar di seluruh RW.

Hengki Kurniawan mengatakan, BIAN menjadi upaya pemenuhan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Dia pun meminta agar para orang tua membawa anaknya untuk dalam kegiatan BIAN.

“Kami akan berupaya maksimal untuk menyukseskan program imunisasi sekaligus menekan angka stunting melalui pemeriksaan rutin ke wilayah. Jadi, kalau ada bayi yang pertumbuhannya kurang maksimal, kami monitor sampai bisa sehat,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) KBB Asep Wahyu mengatakan, salah satu tantangan persoalan stunting ialah jumlah penduduk usia tidak produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk usia produktif.

Dia menjelaskan, penduduk usia tidak produktif di atas 65 tahun ke atas akan menjadi tanggungan bagi penduduk usia produktif. Penduduk usia tidak produktif diperkirakan jumlahnya mencapai 65%, di mana sekitar 35% di antaranya akan menjadi tanggungan bagi penduduk usia produktif.

Baca Juga:  Bank BJB: Sinergi KUB untuk Pengembangan Bisnis BPD dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

“Makanya penduduk usia produktif mesti sehat, memiliki lapangan pekerjaan, kualifikasi, dan kompetensi. Sehingga persoalan stunting bisa diminimalisasi dan bonus demografi menjadi sebuah berkah bukan musibah,” kata Asep Wahyu.

Dia mencontohkan, pemerintah telah mencanangkan gerakan Indonesia Emas menuju kelas dunia di tahun 2045. Jadi, bayi yang dilahirkan pada 2022 akan berumur 23 tahun di 2045 mendatang.

Mereka semua harus terbebas dari stunting dan itu bisa terwujud jika penduduk usia produktif (orang tua dari bayi lahir pada 2022) saat ini sejahtera secara ekonomi. Mengingat, persoalan stunting berkaitan dengan masalah kemiskinan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi buruk, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Kasus gizi buruk pada anak biasanya terjadi pada keluarga prasejahtera.
Berdasarkan data penimbangan di Posyandu, sekitar 500 ribu balita di KBB rawan gizi buruk. Sementara data Dinas Kesehatan, angka stunting di KBB yakni 9,54% atau 1 berbanding 10 balita.

Menurut Asep, Pemkab Bandung Barat telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Tim tersebut juga melibatkan berbagai komponen masyarakat. (Adv)