JABARNEWS | KAB. SUKABUMI – Pengajuan remisi narapidana teroris bom panci Bekasi pada 11 Desember 2016 ditangguhkan. Narapidana yang baru dititipkan tiga bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Nyomplong Sukabumi itu, belum terbukti mengikuti program deradikalisasi.
Kepala Lapas (Kalapas) Nyomplong, Risman Somantri, mengatakan, untuk narapidana teroris diterapkan syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan remisi.
“Salah satunya harus mengikuti program deradikalisasi,” kata Risman, dikutip Radar Sukabumi, Sabtu (18/8/2018).
Dikatakannya, pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapinda tidak bisa diberikan kepada sembarang warga binaan. Mereka yang mendapatkan remisi minimal sudah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.
“Selain itu, persyaratan khusus seperti berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang dilakukan Lapas,” katanya.
Menurut dia, pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-73 ini, sebanyak 230 napi di Lapas Nyomplong ini mendapatkan remisi. Dua di antaranya dapat mengirup udara bebas. Mayoritas warga binaan yang mendapatkan remisi ini adalah narapidana narkoba.
“Di Lapas kelas III Warungkiara ada 458 orang yang mendapatkan remisi dan 10 diantaranya langsung bebas. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI,” sebutnya.
Dia menambahkan, napi yang tidak diusulkan remisi yakni sebanyak 99 orang. Rinciannya, 5 orang gagal Pembebasan Bersyarat (PB), 24 orang sedang menjalani pidana pengganti denda atau subsider, 1 orang belum memenuhi syarat administrasi atau belum menjalani 6 bulan pidana penjara, dan 69 orang belum memenuhi persyaratan. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
