Ono menilai langkah Pemprov Jabar dalam menjalankan program tersebut terkesan terburu-buru dan tidak melalui koordinasi yang layak dengan lembaga legislatif.
“Program ini sudah berlangsung di lapangan, tapi tanpa pembahasan sebelumnya dengan DPRD. Regulasi belum rampung, anggaran belum dibahas, tapi pelaksanaan sudah berjalan. Ini kan jadi tanda tanya besar,” tegasnya.
Ono pun menekankan pentingnya memastikan seluruh kebijakan yang menyangkut hak anak dan pendidikan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
