“Program-program yang harus disuguhkan oleh kawan-kawan TV dan radio harus sesuai dengan Undang-Undang 32 dan P3SPS tentunya,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan mengungkapkan terdapat sekitar 260 pelanggaran siaran di wilayahnya, dengan dominasi kasus kekerasan verbal.
“Secara umum, kita melihat sudah cukup baik. Hanya saja memang saya agak cukup terkejut, bahwa kita di Jawa Barat ini itu ada kurang lebih sampai 260, terutama terkait yang paling dominan mungkin kekerasan verbal,” ujar Tedy.
Ia menyoroti pelanggaran sering muncul dalam bentuk candaan yang dianggap ringan, namun menyimpan muatan yang melanggar aturan.
“Terutama yang verbal, itu yang kadang-kadang kesannya hereuy. Awalnya tuh hereuy, tapi kemudian ada sesuatu yang diselipkan. Nah, itu ternyata yang diselipkan ini bermasalah,” katanya.
