“Panjang jalan di Kabupaten Bekasi 1.071 kilometer, lebih panjang dari kota atau kabupaten lain yang panjang jalannya antara 500-800 kilometer. Dari keseluruhan panjang jalan itu terdapat jalan provinsi yang hanya 32 kilometer dan nasional 34 kilometer. Sehingga beban APBD memang berat,” ujarnya.
Dani juga menjelaskan bahwa upaya penyelesaian infrastruktur juga melibatkan pendekatan ke pengelola kawasan industri dan anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Pendekatan ini termasuk upaya langsung dalam mengajak pengelola kawasan industri dan mengumpulkan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI untuk mendapatkan dukungan sumber dana pembangunan jalan.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui APBD, bantuan dari provinsi dan pusat, serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sejumlah pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan.
Tak hanya itu, Dani juga mencatat bahwa pada tahun 2023 ini, APBD difokuskan pada pembangunan jalan dengan perbaikan sepanjang 170 kilometer, termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan jembatan.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya menjelaskan bahwa dari total pagu APBD 2024 sebesar Rp7,3 triliun, alokasi sebesar Rp1,3 triliun diperuntukkan untuk program peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.
Dana tersebut terbagi untuk penyelenggaraan jalan, pengelolaan pembangunan pendidikan, pengelolaan sumber daya air, drainase, permukiman kumuh, hingga penatagunaan tanah.
Pemkab Bekasi terus berkomitmen untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dan membagi tugas dengan pihak terkait untuk memastikan perbaikan infrastruktur berjalan optimal. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
