JABARNEWS | JAKARTA – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk wilayah Jawa-Bali dinilai kurang efektif, hal ini juga diakui oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam video rapat terbatas yang diunggah ke Youtube Sekretaris Kabinet pada Minggu (31/1/2021) kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui PPKM yang diberlakukannya sejak pertengahan Januari 2021 lalu ini kurang efektif untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” kata Presiden Joko Widodo seperti dilansir dari laman Mojok.co pada Senin (1/2/2021).
Diakuinya, pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali sama sekali tidak mempengaruhi angka penyebaran Covid-19 dan justru memang mengalami lonjakan yang lebih pesat dibanding pra PPKM.
Pada 31 Januari 2021 kemarin, data kasus Covid-19 tercatat melebihi angka 10 ribu kasus di Indonesia, jumlah penambahan kasus harian mencatatkan rekor, yakni 14.518 kasus.
Menurut Presiden Jokowi, ketidakefektifan PPKM ini karena penerapannya yang tidak tegas, sehingga PPKM gagal mencegah mobilitas masyarakat.
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” kata Jokowi.
“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula.” tambahnya.
Kemudian, pada 25 Januari 2021, Jokowi sempat menyebut bahwa Indonesia bersyukur sebab bisa mengendalikan krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang ditimbulkan oleh Covid-19. Hal tersebut tentu semakin membuat sindiran kepada Jokowi semakin besar.
Dalam siarannya, Jokowi meminta pelibatan epidemiolog. Pernyataan itu juga menjadi bahan olok-olok belaka, sebab selama ini, masukan-masukan epidemiolog yang mendesak agar diberlakukan lockdown total nggak pernah direken. (Red)
