Soal Ganti Rugi Lahan Dampak KCIC, Kades Nagrak Tidak Tahu

JABARNEWS | PURWAKARTA – Kepala Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, mengaku tidak tahu soal harga yang ditawarkan pemerintah untuk ganti rugi lahan terdampak pembangunan kereta cepat di desa tersebut.

Diterangkan, Kepala Desa Nagrak, Udin Sarifudin permasalahan jual beli lahan di daerahnya yang akan digunakan oleh pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) sepenuhnya diserahkan kepada pemilik.

“Saya tidak pernah mengarahkan warga untuk menjual lahannya yang akan terkena dampak pembangunan kereta cepat terhadap seseorang,” kata Udin, saat ditemui di kantor Desa Nagrak.

Baca Juga:  Ini Pesan Gus Menteri Untuk Calon Kades yang Akan Maju di Pilkades

Menurutnya, lahan yang terkena pembangunan di wilayahnya sekitar 45.000 meter atau sebanyak 86 bidang tanah dan rumah.

“Dari awal pun saya tidak tahu soal harga yang di tawarkan pemerintah kepada pemilik tanah, dan banyak pemilik tanah yang menguasakan tanah untuk di urus oleh pengacara dari Purwakarta. Yang saya tau sih namanya pak Ojat, gak apa-apa jika dikuasakan ke pengacara itu juga yang penting tidak merugikan masyarakat saya,” kata Udin.

Ia menambahkan, soal masyarakat menguasakan kepada siapapun dirinya tidak peduli, yang penting warga tidak merasa dirugikan dengan pengganti lahan KCIC itu.

Baca Juga:  Ketumnya Ungguli Desy Ratnasari dan Haru Suandharu, PDIP Jabar dapat Angin Segar di Pilgub

“Saya juga tidak tau berapa harga yang di berikan pemerintah untuk penggantian tersebut, karena langsung dari pemerintah ke pemilik lahan. Harga tersebut merupakan kajian dari JPP dan BPN. Jika mau jelas silahkan langsung ke BPN aja,” kata Udin.

Namun, ia tak pernah mengintervensi warga terkait harga yang ditawarkan itu. Jika warga yang memiliki lahan itu tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh pengembang tersebut, sepenuhnya menjadi hak pemilik lahan.

Baca Juga:  Pemerintah Tolong Pulangkan Narmi, 13 Kerja Jadi TKW di Arab Saudi Tak Jelas Nasibnya

“Hingga kapan pun, masih, saya akan membantu warga di desanya dalam permasalahan apapun,” kata Ujang.

Sementara itu, salah seorang warga Purwakarta menghubungi jabarnews.com, mengaku bahwa harga pengganti lahan dan bangunan tempat tinggalnya yang akan dipakai kereta api cepat itu tidak sesuai dengan harga pasaran lahan dan rumah tinggal di desa tersebut.

“Kami dan warga sampai saat ini masih mencoba bertahan dengan harga yang sesuai,” ungkap warga yang enggan disebut nama. (Gin)

Jabarnews | Berita Jawa Barat