Adapun terkait alasan Ridwan Kamil yang membentuk Tim Akselerasi Pembangunan, karena kebutuhan agar ada yang selalu menasihati. Menurut dia, seharusnya Ridwan Kamil lebih memaksimalkan potensi para birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.
“Seharusnya beliau gubernur Jabar itu cukup memaksimalkan potensi birokrat kita yang pintar-pintar, dan pekerja keras itu. Saya pikir birokrat kita (di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar) pengalamannya jauh lebih hebat (dibandingkan dengan Tim Akselerasi Pembangunan),” tambah dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Daddy Rohanady mengaku kaget dengan nilai anggaran Rp2,2 miliar lebih yang dialokasikan hanya untuk honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar.
Menurut Daddy Rohanady, anggaran honor TAP Jawa Barat Rp2,2 miliar tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggota DPRD Jawa Barat, dengan asumsi per anggota (hanya honor atau gaji) Rp190 juta lebih per anggota (Rp190.400.000).
Namun terkait kepatutan, politisi asal Partai Gerindra ini mengaku tak bisa menilai apakah patut atau terlalu besar atau terlalu kecil. Lantaran dirinya tak mengetahui pasti soal patokan apa yang dipakai gubernur Jabar hingga mengalokasikan anggaran Rp2,2 miliar lebih untuk honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar.
“Yang menentukan anggaran honor (Tim Akselerasi Pembangunan Jabar) itu kan Pak Gubernur Jabar. Pos anggaranya itu ada di belanja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023. Soal kelayakan dan sebagainya itu memag banyak orang yang berpendapat anggaran itu terlalu besar. Tapi buat saya, saya bingung jawabnya, karena Pak Gubernur Jabar pasti punya ukuran dan patokannya sendiri,” kata dia.
