Netralitas Polri diimplementasikan dengan tidak memihak dan tidak memberikan dukungan, baik materiil maupun imateril, kepada salah satu pasangan calon atau partai politik. Selain itu, anggota Polri tidak diizinkan menggunakan hak pilihnya.
Larangan ini resmi diumumkan melalui surat telegram Kapolri nomor ST2407/X/Huk/2023 pada 20 Oktober 2023, yang menetapkan sanksi sesuai dengan pelanggaran atau tindakan yang dilakukan.
Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan komisi kode etik Polri.
Dengan langkah ini, Polri berusaha memastikan kelancaran Pemilu 2024 yang adil, transparan, dan demokratis, sambil tetap memegang teguh prinsip netralitas sebagai bagian integral dari tugasnya.
Berikut arahan Polri ke anggota terkait netralitas Polri:
