JABARNEWS | JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditantang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi untuk membuka data perusahaan swasta maupun negara yang terbukti telah melakukan perusakan alam. Tantangan diharapkan Kang Dedi sapaan akrbanya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk patut dipertahankan.
Tantangan ini mencuat dalam rapat RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kang Dedi awalnya mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak fokus pada belanja saja.
Akan tetapi sambungnya, KLHK bisa memfokuskan satu anggarannya untuk menyelesaikan satu permasalahan minimal satu dalam setahun.
“KLHK harus membuat konstruksi yang jelas seperti kerusakan hutan di mana, berapa titik kritis, kerusakan lingkungan paling parah di mana, sungai tercemar yang mana, kemudian dibuat fokus untuk penanganan. Jadi setiap tahun ada problem solving yang dibuat KLHK,” katanya, Kamis (9/6/2022).
Selain soal anggaran, KLHK diminta memberikan penjelasan yang komprehensif mana yang lebih untung antara perusahaan yang mengelola atau mengurus hutan dengan yang merusak hutan. Tak hanya itu, KLHK juga harus mengumumkan perusahaan swasta dan pemerintah yang melakukan perusakan alam atau merawat alam.
