JABARNEWS | BANDUNG – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mempertanyakan renacana penerapan kurukulum darurat yang belum jelas. Meski begitu, kurikulum darurat digandang-gandang bisa menjawab segala masalah dalam kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Komis V DPRD Jabar Dadang Kurniawan mengatakan, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang saat ini digunakan belum maksimal. Pasalnya, dalam peraktiknya PJJ sering ditemukan kesalahan seperti kurangnya fasilitas dan jaringan.
“Pembelanjaran jarak jauh atau daring yang sedang dilaksanakan saat ini dirasakan belum maksimal,” kata Dadung, sapaan akrabnya di Bandung, Rabu (17/2/2021).
Oleh karena itu, lanjut dia, Komisi V pernah mempertanyakan kesiapan kurikulum darurat ke Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Namun, sambung Dadung, sampai saat ini belum ada konsep jelasnya seperti apa.
Dadung menyebut bahwa saat dicek ke lapangan, kurikulum darurat tersebut masih belum jelas. Tentunya, hal tersebut menjadi PR bagi Disdik Jabar untuk menyelesaikan Kurikulum Darurat.
Tak hanya itu, Dadung meminta Disdik Jabar untuk segera menyusun Kurikulum Darurat. Dia mengungkapkan bahwa hal tersebut karena ada rencana sekolah kembali dipending karena kasus Covid-19 masih tinggi.
“Dinas Pendidikan harus segera menyusun kurikulum darurat. Karena rencana sekolah pada bulan Januari dipending,” tutupnya. (Red)
