JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membudidayakan lobster. Pasalnya, budidaya lobster dinilai memiliki potensi ekonomi luar biasa dan bisa menopang perekonomian Jabar.
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, dewan sebenarnya telah mendorong Pemprov Jabar untuk serius dalam mengembangkan budidaya lobster. Akan tetapi, lanjut dia, inisiatif justru lebih banyak dari para pelaku usaha budidaya lobster.
“Itu sesungguhnya implementasi dari Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam,” kata Yunandar, Kamis (11/2/2021).
Dia menjelaskan bahwa pihaknya juga mendorong agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan wilayah selatan benar-benar membantu para pelaku budidaya lobster. Salah satunya, sambung dia, melalui pemberian pembinaan dan bantuan kepada calon pembudidaya ikan terutama nelayan akan sangat berpengaruh terhadap hasil budidaya.
Tak hanya itu, Yunandar juga menyoroti soal terbatasnya kemampuan para nelayan dalam melaut karena kurangnya sarana yang memadai. Menurutnya, nelayan di Jabar hanya memiliki perahu berukuran kecil antara 5 hingga 10 Gross Tonnage (GT) tetapi mayoritas di bawah 5 GT.
“Pada saat itulah seharusnya para nelayan dapat membudidayakan perikanan di laut terutama lobster,” jelasnya.
Kendati begitu, Yunandar menilai terdapat perubahan paradigma dari mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor benih lobster tetapi tidak diperbolehkan untuk dibudidayakan. Kemudian beralih ke mantan Menteri KP Edhy Prabowo yang justru membolehkan ekspor benih lobster, sehingga tidak ada yang dibudidayakan dan orang lebih suka mengekspor.
Padahal ekspor benur lobster ditujukan ke Vietnam dan kini menjadikan pengekspor lobster terbesar di dunia. Sementara itu, benih lobster tersebut berasal dari Indonesia terutama dari Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.
“Kedua kebijakan tersebut sebenarnya tidak pas untuk Jabar,” singkatnya. (Red)
