JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi luncurkan “Jabar Quick Respon” . Program itu merupakan salah satu program dari 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Moch. Ridwan Kamil (Emil) dan Uu Ruhzanul Ulum.
“Hari ini kita launching Jabar Quick Respon supaya bisa menolong yang sedang emergency. Jadi kata kuncinya emergency berkesusahan, bisa melaporkan diri sendiri atau melapor ke tetangganya saudaranya,” kata Gubernur Jabar, Moch. Ridwan Kamil, saat peluncuran Jabar Quick Respon, di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (18/9/2018).
Emil menyebutkan, beberapa kondisi emergency yang dapat ditangani oleh Jabar Quick Respon, di antaranya adalah warga yang kekurangan sehingga tidak bisa makan. Pemerintah, lanjutnya, akan segera merespon dengan mengirimkan beras secepatnya.
“Rumah yang runtuh, masalah kesehatan, tidak punya uang ke rumah sakit, bisa diupayakan jika tidak punya BPJS. Jadi yang emergency. Atau pendidikan, kaya tadi yatim yang tidak punya modal apapun, masalahnya bisa lapornya dari berbagai sistem,” paparnya.
Kata dia, masyarakat dapat membuat laporan melakukan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan, Facebook. Masyarakat juga tidak perlu khawatir jika tidak memiliki media sosial karena dapat membuat laporan via pesan singkat sms.
“Nanti dikelola oleh gabungan koordinasi pemerintah provinsi. Sumber pendanaan dari mana saja kalau sifatnya program lewat pemerintah, kalau sifatnya kemanusiaan, biasanya dana zakat shadaqah infak dan macam-macam itu, juga dikelola secara profesional,” jelas Emil.
Emil menambahkan, jika dulu masyarakat butuh waktu yang lama bahkan sulit untuk dapat berinteraksi dengan anggota Dewan, dengan adanya Jabar Quick Respon ini masyarakat dapat berinteraksi dengan lebih mudah.
“Juga anggota Dewan yang mendapat curhatan dari warga yang biasanya dijawab harus menunggu setahun, yah sekarang tinggal panggil aja Jabar Quick Respons. Jika masalahnya darurat, individu kemanusiaan bisa langsung ditolong,” ujar Emil
Selain itu, dalam program ini turut dilibatkan di dalamnya aktivis masyarakat miskin.
“Aktifis masyarakat miskin, kira-kira begitu punya data di 5000-an desa apa-apa yang paling dibutuhkan, bisa kita programkan secara sistem,” pungkasnya. (Mil)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
