JABARNEWS | CIAMIS – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mewacanakan akan memberlakukan sistem zonasi pada PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah swasta. Menanggapi itu sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Ciamis mengaku keberatan.
Pasalnya, sekolah swasta tingkat SMA/SMK di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, saat ini sulit mendapatkan murid. Jika sistem zonasi diberlakukan di sekolah swasta semakin memberatkan.
Dikutip dari harapanrakyat.com, Ketua Yayasan SMA Informatika Ciamis, Tatang, mengatakan, sebagian masyarakat lebih memilih sekolah negeri. Sedangkan, sekolah swasta hanya menjadi alternatif bagi yang tidak diterima di sekolah negeri, agar tetap bisa bersekolah.
“Dari segi letak, sekolah kami diapit oleh beberapa sekolah negeri. Sehingga, bila sistem zonasi dilakukan otomatis sekolah kami tidak akan mendapatkan murid saat PPDB,” ungkapnya, Kamis (19/07/2018).
Tatang menyebutkan, murid di sekolahnya 50 persen dari daerah sekitar dan 50 persen lagi berasal dari berbagai daerah. Sekolah swasta di Ciamis tidak merata dan sedikit, tidak seperti sekolah negeri yang ada di setiap kecamatan.
Jika sistem zonasi di sekolah swasta diterapkan, maka potensi rawan melanjutkan pendidikan (RMP) bakal bertambah akibat jarak yang jauh atau pertimbangan lainnya. Karena masyarakat bisa saja memilih sekolah swasta lantaran biayanya lebih murah atau lebih bagus.
Tatang pun meminta agar pemerintah mengkaji lebih dalam sebelum menerapkan sistem zonasi pada sekolah swasta. Kalaupun harus tetap diterapkan, aturannya perlu lebih diperjelas, baik dari segi radius zonasi, dan juga daerahnya.
“Harus diperjelas. Soal tidak akan mendapat bantuan nantinya, itu juga harus dipertimbangkan. Sekarang ini kan tidak ada dikotomi sekolah negeri dan swasta, haknya sama seperti mendapat bantuan dana BOS,” kata Tatang.
Pendapat serupa dikatakan Ketua Yayasan SMK Taruna Bangsa Ciamis, Yusuf Firman, bahwa sistem zonasi sekolah swasta hanya akan membatasi, yang pada akhirnya sekolah swasta kekurangan siswa.
Dia mencontohkan, di SMK banyak jurusan. Jika di sekolah negeri siswa tidak diterima di jurusan tertentu, kemudian memilih swasta yang ada jurusan sesuai keinginannya tapi lokasi sekolah swasta itu jauh.
Sementara itu Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil mengaku belum tahu masalah itu dan ia enggan berkomentar banyak.
“Saya belum tahu, baru tahu sekarang. Saya tidak bisa berkomentar takut salah, nanti saya pelajari dulu,” ucapnya usai menghadiri puncak hari Koperasi di Manggala Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (20/8/2018). (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
