JABAREWS | SUBANG – Jelang Pilkades yang akan diselenggarakan serentak dalam waktu dekat, Pendamping Desa (PD) Kabupaten Subang, Jawa Barat meminta para kepala desa terpilih tidak melakukan perubahan aparatur desa secara masif. Kalaupun ingin melakukan perubahan struktur, harus dengan alasan jelas.
“Ya, tentunya kami berharap para kades yang terpilih nanti tidak melakukan perubahan struktur aparatur desa secara menyeluruh,” kata Pendamping Desa (PD) Kecamatan Jalancagak, Sugianto kepada jabarnews.com, Rabu (21/11/2018).
Perubahan pada struktur aparatur desa secara menyeluruh, menurut Sugianto, dikhawatirkan berdampak pada tidak stabilnya roda pemerintahan yang akan dijalankan.
Mengingat bahwa aparatur desa yang telah menjabat selama ini telah memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengelola anggaran desa.
“Aparatur desa yang telah lama menjabat sudah mengerti dan memiliki kapasitas untuk mengelola anggaran desa, jadi kalau diganti-ganti setiap di jabat kades baru akan menghambat roda pemerintahan di desa,” ujarnya.
Walaupun Kepala desa (Kades) memiliki kewenangan untuk merombak susunan aparatur desa, namun jangan langsung dilakukan.
“Kami berharap para kepala desa terpilih nanti gak sembarangan merombak aparatur desa,” harapnya.
Hal senada disampaikan, Suryana, PLD (Pendamping Lokal Desa ) Kecamatan Ciater, menurutnya kalaupun ada pergantian harus perangkat desa yang paham dengan aplikasi atau sistem pengimputan terkait dana desa.
“Karena sudah bisa dipastikan dengan adanya penggantian perangkat desa akan berdampak pada penginputan data-data tersebut. Tentunya hal ini akan berimbas juga ke kabupaten,” tegasnya.
Kabupaten Subang akan menggelar Pilkades serentak pada 5 Desember nanti, akan diikuti sebanyak 165 desa di 28 kecamatan di Kabupaten Subang. (Mar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
