JABARNEWS | BANDUNG – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Disdukcapil Provinsi Jawa Barat untuk memutakhirkan pendataan penduduk Jawa Barat. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Budihardjo.
Menurut dia, urbanisasi dan pertambahan penduduk harus terus dilakukan untuk mengantisipasi penduduk yang tidak terdata. Hal itu berdampak pada semua sektor pencatatan secara administrasi.
“Pemutakhiran data ini sangat penting, dewan akan terus mendorong terkait hal ini,” jelas Sri, Jumat (29/6/2018).
Hal senada pun diungkapkan anggota Komisi I, Iis Turniasih. Dikatakanya, adanya keterlambatan dalam pemutakhiran data di wilayah Kabupaten Purwakarta. Sebab, wilayah Purwakarta hampir sama dengan Kabupaten Bandung yang menjadi sasaran perpindahan penduduk dari luar daerah lantaran banyaknya kesempatan lapangan kerja. Padahal, urbanisasi tersebut seharusnya dikondisikan atau dikoordinasikan dengan disdukcapil pemerintah setempat agar urbanisasi tersebut dapat diawasi dengan baik.
“Harus ada kontrol dari disdukcapil untuk memutakhirkan data penduduk,” ucap Iis.
Sedangkan, Darius Doloksaribu menyebutkan, pencatatan penduduk juga sangat penting bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di daerah Jawa Barat. Sehingga harus jelas pendataannya agar tidak disalahgunakan oleh WNA tersebut. Selain itu, juga upaya pemerintah kabupaten kota di Jabar agar selalu memperbaharui data kependudukannya.
“Yang jelas selama WNA itu sesuai dengan prosedur tentu tidak akan menjadi masalah,” ujar Darius.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung, Salimin mengungkapkan, pemutakhiran data penduduk tidak terlepas dari dukungan anggaran saat pelaksanaan pendataan penduduk. Pihaknya mengharapkan dukungan anggaran yang memadai untuk kelancaran pemutakhiran data penduduk khususnya di Kabupaten Bandung.
“Setiap tahun bahkan setiap harinya penduduk terus bertambah, harus ada pendataan setiap saat untuk mengetahui jumlah urbanisasi maupun pertambahan penduduk secara akurat,” ujar Salimin.
Sehingga, lanjut dia, kalau ukurannya pemutakhiran data penduduk berarti berbicara dukungan anggaran dari pusat maupun pemerintah daerah provinsi untuk mengoptimalkan sosialisasi maupun pendataan.
“Kami berharap dukungan anggaran yang memadai untuk pendataan ini,” pungkasnya. (wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
