JABARNEWS | JAKARTA – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid mengingatkan kembali tentang kittah NU. Peringatan itu dilontarkan jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Menurut putri kedua Abdurahman Wahid (Gus Dur), NU sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang agama dan kemasyarakatan seperti terkait peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.
’’Sebetulnya PBNU sendiri harus berjalan sesuai dengan khittah NU, yakni tidak boleh berpolitik praktis,’’ kata Yenny di rumah sang Ibundanya, di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Oleh karena itu, kata Yenny, jika ada pengurus PBNU yang berbicara soal politik praktis maka tidak bisa diartikan sebagai aspirasi warga NU.
’’Kalau ada pribadi-pribadi mengeluarkan statement, itu tidak bisa mewakili NU. Memang tidak boleh. Ini sudah sesuai dengan AD/ART NU, diputuskan dalam Muktamar dan sudah jadi keputusan tertinggi di NU. Jadi, enggak boleh pengurus NU berpolitik praktis. Ini tidak mewakili lembaga,’’ tambah dia.
Yenny juga mengingatkan pesan tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri alias Gus Mus yang menegaskan agar kegiatan atau rapat dan pertemuan terkait dengan politik praktis tidak dilaksanakan di dalam kantor PBNU.
’’Gus Mus dan sebagainya sudah bertitah bahwa tidak boleh ada rapat-rapat politik di PBNU,’’ kata dia.
Sebelumnya, PBNU di dalam polemik terkait calon wakil presiden pilihan Jokowi menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh di dalamnya ikut berkomentar.
Misalnya ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj yang menanggapi soal cawapres Jokowi berinisial M dan mengindikasikan Mahfud MD.
Said menyatakan Mahfud bukan kader Nahdlatul Ulama. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU.
’’Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU,” ujar Said di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (8/8).
Begitu pula dengan Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU.
’’Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya,’’ kata Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8). (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
