JABARNEWS | KPK secara terus-menerus dengan gencar membidik para kepala daerah, pejabat tinggi, atau anggota legislatif yang diduga mekakukan tindakan korupsi. Meskipun demikian belum secara total menjadi efek jera bagi kaum korup di negeri kita.
Keberadaan lembaga antirasuah ini seolah belum membuat takut para koruptor peraih jabatan.
Revisi UU Pemilu kiranya sangat kita nantikan guna mencegah budaya korup disaat masa pemilu. Beberapa sebab terjadinya tindak korupsi para petinggi kepala daerah terpilih hasil pemilu karena tingginya cost politik/biaya politik.
Ditambah pula, tekanan masyarakat saat pemilu digelar, disertai hingar bingar politik uang dimana para calon pejabat/legislatif terus menerus mengeluarkan begitu besar dana untuk hasrat meraih kedudukan. (*)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
