JABARNEWS | PURWAKARTA – Alokasi anggaran untuk menyewa printer mencapai Rp100 juta yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta dianggap tak masuk masuk akal.
Hal ini dikatakan oleh pengamat kebijakan publik M Yasin. Dia menilai, jumlah yang dialokasikan terlalu banyak hanya untuk menyewa printer.
M Yasin mengaku, heran dengan alokasi anggaran yang terlampau sangat besar untuk kegiatan pemerintahan yang terlalu sangat penting itu. Hal itu pun disayangkannya, terkait dengan perencanaan yang dilakukan dinas tersebut.
Pihaknya mensinyalir, sampai saat ini masih terjadi praktek ‘selap selip’ anggaran di OPD dengan nomenklatur yang aneh serta disembunyikan secara rapi.
“Sebagaimana kita fahami, pada hakekatnya anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan,” katanya melansir dari Lensapurwakarta.com.
