JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Preanger, Kota Bandung, Senin (7/7/2025). Selain menjadi forum evaluasi internal, Rakerda juga menjadi momen strategis untuk membahas dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal Pemilu nasional dan daerah.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa partainya akan mengkaji secara serius keputusan MK yang menyatakan pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional dipisah dari pemilu daerah.
“Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Namun kita juga harus melihat implikasinya, termasuk potensi kekosongan jabatan di tingkat DPRD selama dua tahun. Ini perlu dirumuskan langkah antisipasinya, termasuk apa yang harus dikerjakan,” kata Herman.
Menurut dia, semua harus dibahas, termasuk jika kemungkinan Pemilu pusat dipisah dengan Pemilu daerah.
“Seperti apa konteksnya, DPD nanti merumuskan ke depannya. Belum lagi nanti kalau ada revisi, terbuka atau tertutup. Sehingga raker ini akan merumuskan segala sesuatu yang akan dihadapi dan harus dikerjakan,” kata dia.
