JABARNEWS | PURWAKARTA – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta menggelar budgeting school (sekolah anggaran APBD), di Balai Pengembangan Benih Ikan Tawar (BPBIT), Desa Nagrog, Wanayasa, Purwakarta, Jum’at (28/12/2018).
Acara budgeting school tersebut dilaksanaman mulai tanggal 28-30 Desember 2018 yang diikuti puluhan kader PMII Purwakarta. Kegiatan tersebut dibuka dengan dialog interaktif dengan narasumbur dari Transparansi Internasional (M. Affan R Tojeng), Direktur Center For Budget Analysis (CBA), (Uchok Sky Khadafi) dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), tapi BKAD tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut.
“Di saat negara-negara maju, seperti inggris, jerman, Amerika dan banyak lagi yang lainnya sudah diskursus atau membicarakan tentang welfare state atau negara kesejahtraan. Di Indonesia banyak Kabupaten/Kota untuk standard Good Goverrnance pun masih jauh,” papar M. Affan R. Tojeng, Transparansi Internasional pada saat dialog interaktif.
Hal senada di ungkapkan Ketua PMII Purwakarta, bahwa ia berharap Bupati Purwakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang memenuhi standar minimal Good Goverrnance, seperti keterbukaan informasi publik, penganggaran yang sehat dan efektif, lebih jauhnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbungan ekonomi semakin meningkat.
“Semoga IPM dan pertumbuhan ekonomi Purwakarta meningkat, dan penganggarannya sehat,” tegas ujar Dede Jamaludin, saat ditemui di lokasi kegiatan.
Selain itu, Ia menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para kader-kader PMII supaya lebih mengenal sistem anggaran, berikut proses dari awal penyusunan hingga pengalokasian dan pemanfaatannya. Dan berharap peserta mampu memahami materi apalagi kegiatan sekolah anggaran ini merupakan ilmu yang jarang sekali dimiliki oleh pengurus PMII.
“Semoga dapat memberikan spirit baru buat kader PMII minimal mampu menganalis dokumen anggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabal,” ucapnya.
Sementara, Ketua Pelaksana Ahmad Syarifudin menjelaskan bahwa sekolah anggaran memang sengaja kita inisiasi untuk meningkatkan keilmuan kader PMII, karena untuk mempermudah dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
“Tujuannya tidak hanya sekedar mempermudah fungsi kontrol saja. Akan tetapi supaya kader PMII mampu memberikan kontribusi kongkret terhadap pembangunan Purwakarta,” tandasnya.
Ia sedikit kecewa pada narasumber yang tidak dapat hadir, selain BKAD, Badan Anggaran Kabupeten (Banggar) Purwakarta juga tidak bisa hadir. Padahal kegiatan tersebut sangat penting agar para peserta dapat memahami soal anggaran proses dari awal hingga akhir.
“Kami mengundang narasumber dari jauh-jauh hari, tapi tidak datang juga. Sebenarnya ada apa dengan mereka?” katanya. (red)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
