JABARNEWS | BANDUNG – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung Heri Hermawan mendesak penundaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Bandung, Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan bahwa hal itu tak bisa dilakukan lantaran regulasinya sudah jelas. Baik regulasi pusat maupun regulasi daerahnya.
Tak hanya siap dalam sisi regulasi, Ema Sumarna juga menyebut sekolah-sekolah sudah siap dan lolos verifikasi untuk melaksanakan PTM terbatas sesuai aturan yang telah dibuat.
“Kalau saya, harus konsisten dahulu dengan regulasi itu. Daripada mencla-mencle justru enggak bagus dalam konteks kebijakan,” katanya di Balai Kota Bandung, Selasa (7/9/2021).
Kecuali, kata Ema Sumarna, apabila sebanyak 1.682 sekolah tak dilakukan verifikasi tapi langsung menyelenggarakan PTM terbatas, maka hal tersebut justru menyalahi aturan.
“Ya enggak seperti itu (tanpa verifikasi). Kan kami ada kegiatan verifikasi dan validasi ulang tentang kesiapan sekolah,” katanya.
“Paling utama itu ada regulasi yang jelas mengatur dan memperbolehkannya PTM terbatas, yakni Inmendagri dan Perwal juga SKB 4 Menteri. Kecuali yang bisa jadi kontroversi regulasinya belum bisa lalu kami paksakan, itu yang salah,” tuturnya.
Sebelum pelaksanaan PTM terbatas, Ema Sumarna pun mengabarkan berita bahagia terkait kondisi positif rate Kota Bandung. Bed occupancy rate (BOR) di bawah 20 persen.
Selain itu, dia juga mengabarkan bahwa Pemkot Bandung mendapatkan kiriman 600 ribu dosis vaksin untuk usia 12-17 tahun (pelajar) dari Kementerian Kesehatan.
“Surat yang kami kirim ke Kemenkes didukung oleh provinsi. Terima kasih kepada Pak Menteri juga Pak Gubernur, kami mendapatkan bantuan vaksin,” katanya.
“Insya Allah Kamis ini sudah ada di kota. Nanti, kami akan lakukan vaksinasi serentak di sekolah-sekolah,” kata Ema Sumarna. (Yan)
