Menurut surat edaran itu, pemimpin kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah diminta melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. (Red)
Menurut surat edaran itu, pemimpin kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah diminta melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. (Red)