Dani menambahkan bahwa wilayah pesisir utara memiliki potensi untuk masuk ke dalam aglomerasi Jabodetabekpunjur, dengan pangsa pasar yang besar dan peran strategis dalam mendukung pengembangan megapolitan dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Selain itu, keberadaan kawasan pesisir utara yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok memberikan akses luas ke negara-negara tujuan ekspor, sehingga memberikan peluang besar bagi sektor industri berorientasi ekspor,” tambahnya.
Dani menyatakan bahwa implementasi konsep ini akan direalisasikan dalam empat pilar Bhumi Tarumanagara, yaitu sehat, inklusif, sejahtera, dan kolaboratif.
Beberapa usulan pola ruang baru termasuk kawasan hutan lindung, ekosistem mangrove, industri pelabuhan, rumah terbuka hijau, kawasan pertanian, perikanan budidaya, permukiman pedesaan dan perkotaan, serta kawasan komersial dan pembangkit tenaga.
Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjadikan konsep ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Mereka juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kawasan hutan di sekitar pesisir utara dapat dikembangkan sebagai kawasan terpadu melalui skema kolaborasi dengan swasta.
Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Jawa Barat, Gunawan, menyatakan dukungannya terhadap konsep yang dibangun oleh Pemkab Bekasi untuk wilayah pesisir utara, dengan tujuan pemerataan, perbaikan, dan pengembalian fungsi tatanan ruang wilayah. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
