JABARNEWS | MAJALENGKA – Untuk melakukan strategi dalam penegakan hukum dengan konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan public trust, bidang intelejen kejaksaan negeri (Kejari) Majalengka melakukan konsolidasi dengan Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berada di Kabupaten Majalengka, untuk bersinergi bersama dalam upaya meningkatkan pencegahan pelanggaran hukum.
Terlihat utusan tokoh aktivis dari berbagai LSM dan ormas Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam Forum Antar Lembaga (Formal), Rabu (31/10/2018) menggelar Konsolidasi bersama Kejari Majalengka, bertempat di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Gerakan Koperasi, Cicurug, Majalengka.
Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Hasbi melalui Kasi Intel Kejari Majalengka Suheli menyebutkan, dalam penegakan hukum perlu adanya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat terutama dari LSM dan Ormas, agar kinerja Kejari semakin kuat.
“Silaturahmi ini penting guna menjaga sinergitas antara Kejari bersama Formal. Sehingga diharapkan Kinerja Kejari semakin kuat dalam menjalankan penegakan hukum,” paparnya diamini Kasi Datun Agus Robani.
Suheli mengatakan LSM dan Ormas akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik, begitupun Kejari. LSM dan Ormas sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan.
“Salah satu fungsi utama dari pembentukan LSM dan Ormas itu sendiri yakni melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan.” ungkapnya.
Sementara Koordinator Formal D Setiabudi mengatakan, kegiatan ini untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Formal dengan Kejari Majalengka. Pihaknya menyarankan seharusnya institusi maupun instansi di Kabupaten Majalengka menjalin silaturahmi.
“LSM dan Ormas memiliki peran strategis di era keterbukaan informasi publik karena LSM dan Ormas, memiliki kewenangan penuh dalam kontrol sosial maupun pengawasan dengan tujuan utamanya, turut membantu penegak hukum atau memperkuat penegak hukum dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.” ungkapnya. (Rik)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
