JABARNEWS | BANDUNG – Hingga hari ini pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati belum juga tuntas. Presiden sudah menetapkan nasib bandara yang lahannya sudah dibebaskan 1.040 hektar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady mengatakan, BIJB Kertajati menjadi tempat maintenance, repair, dan overhaul (MRO) pesawat TNI/Polri, pemberangkatan haji dan umrah, serta tempat relokasi PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Sebulan sebelumnya, BIJB Kertajati sempat dijadikan sebagai bandara pengiriman kargo.
“Ternyata, menurut seorang pengamat kedirgantaraan, menjadikan BIJB Kertajati sebagai tempat perawatan pesawat atau maintenance, repair, dan overhaul saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” kata Daddy dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/7/2021).
Dia menjelaskan, kondisi terkini BIJB Kertajati membutuhkan solusi. Sejatinya BIJB Kertajati diharapkan menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian Jabar.
“Itu hanya mimpi. Sudah sejak awal disadari, Kertajati mustahil berdiri sendiri.
Untuk itu butuh dukungan sarana dan prasarana lain, semisal rumah sakit, hotel yang tidak terlalu jauh, lebih ideal lagi kalau dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan fasilitas lain layaknya sebuah bandara bertaraf Internasional,” jelasnya.
Daddy menyebut, Pemprov Jabar menjadi ragu karena otoritas kebandarudaraan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal itu memang tidak tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Di dalam UU tersebut hanya tertera tiga tanda hubung terkait kewenangan pemprov tentang kebandarudaraan. Di sisi lain, Jabar tentu tidak menginginkan investasi yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia. Masalahnya sekarang, mau diapakan bandara seluas itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Daddy mengungkapkan bahwa BIJB Kertajati bisa menjadi warisan atau peninggalan untuk anak cucu. Namun, kalau BIJB ingin dinilai bermanfaat, jangan jadikan itu hanya tempat keramat.
“Apalagi kalau yang terjadi hanya mudharat. Kita semua berharap BIJB Kertajati dinikmati oleh rakyat. Pasti bukan hanya rakyat Jabar. Oleh karena itu, siapa pun yang punya kuasa, rakyat pasti berharap berbuatlah yang ia bisa. Siapapun agar bersuara dan berusaha agar semua merasa kehadirannya berguna untuk semua,” ungkapnya.
Daddy menjelaskan, jika melihat situasi yang berkembang beberapa waktu lalu, tampaknya ada arah yang sempat melenceng cukup jauh. BIJB Kertajati seolah hanya menjadi sebuah prasasti.
“BIJB Kertajati hanya menjadi tempat studi tour, mungkin lebih tepat lagi menjadi salah satu destinasi wisata. BIJB Kertajati pun seolah mati suri,” jelasnya.
Daddy menganggap bahwa kalau melihat dasar hukumnya, memang itu menjadi ranah Pusat. Namun, rakyat Jabar berharap agar Pemerintah Pusat membantu percepatan pembangunan dan mengoptimalkan pengoperasian BIJB Kertajati.
“Kertajati mestinya menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian Jabar. Seperti yang kerap kali disampaikan anggota DPR RI asal Jabar Mulyadi, Kertajati hendaknya jadi solusi, bukan legacy, apalagi prasasti,” tutupnya. (Red)
