Aher : Pemimpin Itu Harus Amanah

JABARNEWS | YOGYAKARTA – Menjadi pemimpin haruslah amanah. Untuk itu, pemimpin harus menularkan sikap amanahnya tersebut pada aparat di bawahnya. Caranya dengan menjalin komunikasi harmonis, meningkatkan kesejahteraan bawahannya, dan membina mental aparat melalui pengajian rutin. Selain itu, pengawasan penggunaan anggaran pun harus dilakukan secara langsung.

“Dengan kepemimpinan yang amanah itu, sebanyak 278 penghargaan dari Pemerintah Pusat, Swasta, maupun dari dunia Internasional berhasil diraih oleh Pemerintah Jawa Barat selama 10 tahun ini,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Herwayan (Aher) pada kegiatan Ramadhan Public Lecture 2018.

Baca Juga:  Umat Islam Jangan Mudah Terprovokasi

Kegiatan dengan tema “Menyongsong Masa Depan Indonesia Berkeadaban dalam Perspektif Penyelenggaraan Birokrasi yang Amanah” digelar di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (26/05/2018). Kegiatan dilaksanakan usai Shalat Tarawih Berjamaah.

Menurut Aher untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, gubernur bisa menerapkan sistim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP merupakan konversi atau transformasi kebijakan honorarium menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai, yang distribusinya disesuaikan dengan kinerja dan jabatan. Pengukurannya berdasarkan kinerja berbasis SKP dan On Line system.

Baca Juga:  Awas! Penipuan Berkedok Petugas UPT Puskesmas Malangbong

“TPP menyoal kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai merupakan salah satu motif atau alasan terjadinya tindak pidana korupsi. TPP ini merupakan salah satu instrumen menyelesaikan masalah mis-orientasi’ kerja pegawai, inefesiensi APBD, dan rendahnya kinerja Pemerintah,” jelas Kang Aher.

Menurutnya, dasar hukum TPP adalah Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006, dan Peraturan Gubernur No. 119 Tahun 2009, dan perubahannya, serta peraturan daerah No. 20 tahun 2012.

Sedangkan untuk pengawasan, ujar Aher, dirinya tak segan untuk turun langsung mengecek rancangan anggaran ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengaku meneliti betul masalah anggaran ini karena ingin anggaran tersebut efisien dan ramping tapi bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:  475 Napi Di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 7 Orang Bebas

“Saya corat-coret anggaran yang tidak perlu. Ternyata anggaran yang tidak perlu angka cukup besar. Kemudian kita manfaatkan untuk difokuskan ke bidang yang perlu fokus seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan, atau infrastruktur,” jelasnya. (rilis humas Prov Jabar)

Jabarnews | Berita Jawa Barat