JABARNEWS | KARIKATUR – Ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril, dalam kasus dugaan pelecehan oleh oknum Kepala Sekolah di Mataram, mengundang rasa prihatin sejumlah pihak.
Publik sebelumnya mengapresiasi pengadilan yang memutus bebas Baiq Nuril, namun jaksa tidak menerima dan menggunakan upaya hukum hingga akhirnya Nuril mengalami nasib PK yang ditolak MA saat sekarang ini.
Publik menempatkan Baiq Nuril sebagai korban, bukan pelaku pidana atau membela diri dengan cara yang salah.
Robikin Emhas, Ketua PBNU Bidang HAM dan Perundang-undangan, berharap penegakan hukum dapat merasakan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law). Sehingga elemen ini menjadi elemen yang penting dalam proses penegakan hukum pidana. (Dod)
Jabar News | Berita Jawa Barat
