JABARNEWS | BANDUNG – Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, sekarang ini hanya jadi aturan tertulis saja. Karenya Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) meminta kandidat Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, jika terpilih sebagai gubernur Jabar, dapat mengimplementasikanya.
Ketua Pertuni DPD Jabar, Dedi Hartanto, saat berdialog dengan Ridwan Kamil (Emil), di Hegar Message Jl. Sukagalih, Bandung, Sabtu, 7 April 2018. menyampaikan, kaum disabilitas memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pemimpin yang mampu mengimplementasikan Perda tersebut.
Di Jabar, berdasarkan data BPS, jumlah penyandang disabilitas mencapai satu persen atau 500 ribu orang dari jumlah penduduk Jabar sebanyak 47 juta.
Menurut Yuliman, salah satu pengurus Pertuni, jumlah sebanyak ini, hingga kini masih belum dioptimalkan peningkatan kesejateraannya.
Namun di Bandung, lanjut dia, para penyandang disabilitas mengetahui informasi dari radio tentang bagaimana mengimplementasikan Perda Disabilitas. Misalnya, Emil sudah membuat jalan khusus bagi tuna netra, taman-taman yang nyaman, membuat kaum tuna netra bisa berbaur dengan orang normal.
Nyoman, pengurus Pertuni lainnya menyatakan, kaum disabilitas tidak ingin dibuatkan taman khusus tuna netra, karena mereka ingin berbaur bersama warga normal lainnya.
“Sebab kalau dipisah, nanti jadi taman sabu-sabu, satu buta, satu buntung,” kata dia.
Pengurus Pertuni lainnya, Nono Suwarno, mengungkapkan, banyak program yang diajukan kepada pemerintah tidak jalan, karena masalah anggaran. Mulai dari sekretariat Pertuni yang belum memadai, hingga program-program organisasi yang tidak jalan, seperti pelatihan komputer bicara, peningkatan pendidikan , kesejahteraan, kesehatan, kebudayaan hingga kesenian.
“Saat kami tanyakan soal anggaran, jawabannya ditunda. Saat ditanya lagi jawabannya permohonan maaf bahwa kami tidak bisa membantu,” kata dia.
Menanggapi masalah Pertuni, Emil mengungkapkan, banyak program yang sudah dilakukan untuk kaum disabilitas, antara lain, guiding block atau pemandu jalan di trotoar, membangun taman inklusif di Taman Maluku, hingga mewajibkan perusahaan tidak boleh menolak warga Bandung penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan tersebut.
“Kalau jadi gubernur, uang rakyat kembali ke rakyat. Masalahnya sekretariat, Insya Allah dicarikan. Kalau masalahnya anggaran, sumbernya tidak hanya APBD,” ujarnya.
Menurut dia, APBD tidak sepenuhnya mampu memenuhi pembangunan. Untuk itu, bisa dicarikan metode lain. Seperti dari zakat, di Bandung zakat dibayar melalui aplikasi dan mampu meningkatkan jumlah zakat terkumpul dari semula Rp. 6 miliar setahun menjadi Rp. 30 miliar setahun. Dengan zakat itu, bisa menolong banyak mustahik, mengganti karpet masjid, meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, dan sebagainya.
“Kalau saya jadi gubernur maka, saya pemilik Bank BJB, di mana dana CSR-nya mencapai Rp. 20 miliar – Rp. 30 miliar bisa digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat bisa dilakukan. Saya tidak janjikan hal teknis, tapi kalau ada kekuasaan, saya akan menolong dengan kekuasaan itu,” ujarnya.
Usai dialog, Emil didaulat untuk dipijat. Maka, Dedi Hartanto pun memijit punggung Emil beberapa menit.
“Jadi rada enteng nih badan, enak pijitannya bisa tambah semangat blusukan kalau kita sehat mah,” ujar Emil, usai dipijat. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
