“Kami tidak mendirikan sekolah eksklusif. Sekolah Muhammadiyah terbuka bagi semua kalangan,” ujarnya.
Haedar menyarankan agar pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—lebih cermat dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
“Perhatikan konstitusi, maslahat bangsa, serta realitas pendidikan nasional,” katanya.
Ia menyatakan Muhammadiyah masih akan menunggu bagaimana putusan MK itu diimplementasikan.
